[1]
B. Setiawan, “Pengawasan Peraturan Daerah oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015”, pah, vol. 21, no. 2, pp. 381–388, Oct. 2025.