Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya
type: channel
description: Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya [ISSN: 2338-0853 | eISSN: 2685-9920]. JURNAL PAHLAWAN memuat isu aktual dibidang pendidikan, Sosial dan Budaya berisi tentang artikel-artikel Ilmiah, baik berupa opini maupun Hasil Penelitian dalam bidang pendidikan, sosial & budaya. Jurnal ini diterbitkan 2 (dua) kali setahun setiap bulan April dan Oktober oleh Universitas Achmad Yani Banjarmasin dan sudah terakreditasi (SINTA 5) mulai Volume 21 Nomor 1 Tahun 2025 sampai Volume 25 Nomor 2 Tahun 2029 sesuai SK. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor 295/C/C3/KPT/2026 tanggal 2 Januari 2026. Nama Jurnal : PAHLAWAN Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya Inisial : pah Frekuensi : 2 Terbitan per tahun (April dan Oktober) Prefix DOI : https://doi.org/10.57216/pah Print ISSN : 2338-0853 Online ISSN : 2685-9920 OAI Jurnal : https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/oai Editor-in-chief : Nadya Astuti, M.Pd Publisher : Universitas Achmad Yani Banjarmasin Indeksasi : Google Scholar | Dimensions | BASE | Garuda | Copernicus | Crossref | Sinta 5
publisher: Universitas Achmad Yani
language: en-US
publication name: Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya
issn: 2338-0853
items: Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) dan Posisi Pelaku Usaha Tangan Kesekian
items: Kepailitan Perusahaan Konstruksi Akibat dari Proyek Mangkrak
items: Nilai Sosial Tradisi Tari Bungo Inai Karoteh dalam Acara Pernikahan Masyarakat Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
items: Tradisi Randai Kumayang Bagoyang Masyarakat Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Riau
items: Tradisi Bakar Batu Suku Dani Provinsi Papua Pegunungan
items: Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
items: Efektivitas Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Good Governance
items: Pembelajaran Kontekstual di Lingkungan Lahan Basah Alami Sungai untuk Mengembangkan Kecerdasan Moral Anak Sekolah Dasar
items: Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Melalui Pembentukan Peraturan Daerah
items: Ekosistem Pembentukan Motivasi
items: Integrasi Kurikulum Berbasis Cinta dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Assalam Martapura
items: Sistem Elektronik Sebagai Syarat Sahnya Alat Bukti Elektronik pada Perkara Pidana
items: Problematika Pembuktian Unsur Kesalahan Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
items: Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah oleh Pegawai Bank
items: Perlindungan Hukum terhadap Hak Informed Consent Pasien Gangguan Jiwa dalam Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia
items: Analisis Hukum Kewenangan BIN pada Penanganan Covid-19
items: Systematic Literature Review: Internalisasi Falsafah Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi terhadap Etika Akademik di Sekolah Dasar
items: Dampak Kebijakan Full Day School terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Va di Sekolah Dasar
items: Keamanan Sistem Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Ditinjau dari Hukum Acara Perdata
items: Kedudukan Hasil Akuntansi Forensik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
items: Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
items: Kedudukan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
items: Implikasi Hukum Kepada Terdakwa Yang Diputus Bebas
items: Analisis Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2025

Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) dan Posisi Pelaku Usaha Tangan Kesekian
type: item
description: Penelitian ini membahas urgensi pengaturan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor (thrifting) dan kedudukan pelaku usaha tangan kesekian dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena thrifting yang semakin berkembang menimbulkan dilema hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang melarang impor pakaian bekas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan untuk menganalisis kekosongan hukum yang terjadi serta merumuskan model pengaturan hukum yang ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan impor pakaian bekas belum efektif akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pelaku usaha tangan kesekian sering kali terjebak dalam ketidakpastian hukum karena tidak terlibat langsung dalam kegiatan impor. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang memberikan kejelasan status hukum, perlindungan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha kecil tanpa mengabaikan aspek perlindungan kesehatan, lingkungan, dan industri tekstil nasional.
creator: Yula
creator: H. Rudy Indrawan
rights: Copyright (c) 2026 Yula, & H. Rudy Indrawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 22
number: 1
starting page: 1
ending page: 6
doi: 10.57216/pah.v22i1.25

Kepailitan Perusahaan Konstruksi Akibat dari Proyek Mangkrak
type: item
description: Penelitian ini menganalisis fenomena kepailitan pada perusahaan konstruksi sebagai akibat dari proyek mangkrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana proyek mangkrak meningkatkan risiko insolvabilitas dan kepailitan bagi perusahaan konstruksi serta untuk mengidentifikasi langkah hukum dan manajerial yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek mangkrak menyebabkan tekanan finansial dan terganggunya likuiditas perusahaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan insolvensi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pebayaran Utang (PKPU), suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada sedikitnya dua kreditur. Kasus PT Istaka Karya menjadi contoh nyata bahwa lemahnya pengelolaan keuangan, keterlambatan proyek, dan perlindungan kontraktual yang kurang kuat dapat berujung pada kepailitan perusahaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan tata kelola keuangan yang baik. Penguatan klausul kontrak, serta penerapan langkah restrukturisasi dini untuk menjaga keberlanjutan industri konstruksi.
creator: Ayu Herlita Yulianti
creator: Yulia Qamariyanti
rights: Copyright (c) 2026 Ayu Herlita Yulianti, & Yulia Qamariyanti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 22
number: 1
starting page: 7
ending page: 16
doi: 10.57216/pah.v22i1.26

Nilai Sosial Tradisi Tari Bungo Inai Karoteh dalam Acara Pernikahan Masyarakat Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai sosial dalam tradisi Tari Bungo Inai Karoteh pada acara pernikahan masyarakat Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tari ini merupakan warisan budaya yang mengandung makna simbolik dan berperan dalam menjaga identitas serta kohesi sosial masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat dan warga setempat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tari, serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tari Bungo Inai Karoteh mengandung lima nilai sosial utama: gotong royong, kebersamaan lintas suku, keberlanjutan nilai antar generasi, rasa tanggung jawab bersama, dan kepedulian sosial. Tari ini juga memiliki peran penting dalam membangun solidaritas komunitas dan menjadi media transmisi nilai-nilai adat kepada generasi muda. Meskipun demikian, eksistensinya menghadapi tantangan dari arus modernisasi dan menurunnya minat generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi budaya untuk memastikan keberlanjutan tradisi ini di masa depan.
creator: Hajar Nurul Izzati
creator: Farid Tri Febrian
creator: Yospi Merlin
creator: Hendri Marhadi
creator: Mahmud Alpusari
rights: Copyright (c) 2026 Hajar Nurul Izzati, Farid Tri Febrian, Yospi Merlin3, Hendri Marhadi, & Mahmud Alpusari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 22
number: 1
starting page: 17
ending page: 24
doi: 10.57216/pah.v22i1.27

Tradisi Randai Kumayang Bagoyang Masyarakat Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Riau
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tradisi Randai Kumayang Bagoyang sebagai salah satu seni pertunjukan khas masyarakat Melayu di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Fokus kajian meliputi sejarah perkembangan, struktur pertunjukan, nilai-nilai budaya yang terkandung, serta tantangan dan peluang pelestariannya di tengah arus modernisasi. Tradisi Randai tidak hanya berperan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana penyampaian pesan moral, pembentukan karakter, dan pelestarian budaya lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tokoh tradisi lokal dan dokumentasi literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Randai Kumayang Bagoyang merupakan bentuk teater rakyat yang memadukan unsur musik, tari, silat, dan drama dalam format pertunjukan melingkar, yang mencerminkan nilai kebersamaan. Meskipun menghadapi tantangan dari budaya populer dan minimnya dukungan pemerintah, tradisi ini tetap hidup melalui inisiatif komunitas dan dapat menjadi potensi pendidikan budaya serta aset wisata daerah apabila dikelola secara berkelanjutan.
creator: Dela Puspita
creator: Nopitasari Sulispala
creator: Ruth Maret Tasya Raja Gukguk
creator: Hendri Marhadi
creator: Mahmud Alpusari
rights: Copyright (c) 2026 Dela Puspita, Nopitasari Sulispala, Ruth Maret Tasya Raja, Hendri Marhadi, & Mahmud Alpusari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 22
number: 1
starting page: 25
ending page: 32
doi: 10.57216/pah.v22i1.28

Tradisi Bakar Batu Suku Dani Provinsi Papua Pegunungan
type: item
description: Tradisi Bakar Batu merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Suku Dani di Papua Pegunungan yang masih lestari hingga saat ini. Tradisi ini bukan hanya sekadar metode memasak secara tradisional menggunakan batu panas, tetapi memiliki makna sosial, spiritual, dan ekologis yang mendalam. Bakar Batu biasanya dilaksanakan pada berbagai momentum penting seperti kelahiran, pernikahan, kematian, penyelesaian konflik adat, dan sebagai ungkapan rasa syukur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna, nilai, serta fungsi sosial dari tradisi Bakar Batu dalam kehidupan masyarakat Suku Dani di tengah arus modernisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara daring bersama tokoh adat asli Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini menjadi media perekat sosial yang efektif, sarana edukasi nilai adat bagi generasi muda, sekaligus ritual penyucian spiritual yang tetap dihormati masyarakat hingga kini. Meskipun menghadapi tantangan akibat modernisasi, masyarakat adat tetap mempertahankan tradisi ini sebagai identitas budaya dan simbol persatuan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah, sekolah, dan media dalam pelestarian tradisi Bakar Batu, agar nilai-nilai luhur di dalamnya tidak tergerus oleh zaman.
creator: Etalia Asso
creator: Haya Nisrina Afifah
creator: Yulia Respi
creator: Zofia Maharani
creator: Hendri Marhadi
creator: Mahmud Alpusari
rights: Copyright (c) 2026 Etalia Asso, Haya Nisrina Afifah, Yulia Respi, Zofia Maharani, Hendri Marhadi, & Mahmud Alpusari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 22
number: 1
starting page: 33
ending page: 40
doi: 10.57216/pah.v22i1.29

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer berasal dari pegawai ASN dan tenaga kontrak pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini obnservasi dan wawancara adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data serta dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan dengan tahapan mulai dari reduksi, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Perencanaan Strategis Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja sudah baik namun ada beberapa unsur yang harus ditingkatkan seperti, upaya peningkatan efektivitas manajemen kinerja ASN melalui tiga aspek utama: pemahaman perencanaan kinerja, optimalisasi sistem evaluasi digital, dan peningkatan kualitas pelaporan. Perlunya pelatihan teknis untuk meningkatkan pemahaman SDM, optimalisasi penggunaan aplikasi ESAKIP Integrated agar tidak bersifat formalitas, serta penguatan mekanisme validasi laporan dengan keterlibatan pimpinan. Temuan ini menjadi dasar rekomendasi perbaikan sistem manajemen kinerja yang lebih adaptif dan akuntabel.
creator: Helmi Sarlianna Sitindaon
creator: Forasidah
creator: Muhammad Khairil Aswandi
rights: Copyright (c) 2026 Helmi Sarlianna Sitindaon, Forasidah, & Muhammad Khairil Aswandi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 22
number: 1
starting page: 41
ending page: 57
doi: 10.57216/pah.v22i1.30

Efektivitas Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Good Governance
type: item
description: Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan wujud desentralisasi untuk memberi keleluasaan daerah dalam mengatur kepentingan masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah menjadi instrumen pengawasan DPRD yang disampaikan setiap tahun. DPRD kemudian memberikan rekomendasi atas LKPJ sebagai bagian dari fungsi pengawasan untuk mewujudkan Good Governance. Namun, efektivitas rekomendasi DPRD sering terkendala oleh dinamika politis, kelembagaan, dan keterbatasan regulasi. Penelitian ini menganalisis implementasi rekomendasi DPRD atas LKPJ serta mengkaji konsekuensi hukum dan administratif bagi kepala daerah yang tidak menindaklanjutinya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-analitik, ditemukan bahwa efektivitas rekomendasi bergantung pada kualitas substansi, sinergi eksekutif-legislatif, dan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. Temuan ini diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPRD dan mendukung tata kelola daerah yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip Good Governance.
creator: Khuswadi Rohman
creator: Erlina
rights: Copyright (c) 2026 Khuswadi Rohman, & Erlina https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 22
number: 1
starting page: 58
ending page: 67
doi: 10.57216/pah.v22i1.31

Pembelajaran Kontekstual di Lingkungan Lahan Basah Alami Sungai untuk Mengembangkan Kecerdasan Moral Anak Sekolah Dasar
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran kontekstual di lingkungan lahan basah alami Sungai untuk mengembangkan kecerdasan moral anak sekolah dasar di SDN Basiri 3 Banjarmasin. Adapun Langkah-langkah pembelajaran kontekstual yang diterapakan Adalah (1) Kontruktivisme (Construktivism), (2) Menemukan (Inquiry), (3) Bertanya (Questioning), (4) Masyarakat belajar (Learning Community), (5) Pemodelan (Modeling), (6) Refleksi (Reflection), (7) Penilaian Auntentik (Aunthentic Assessment) siswa menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, drainase dan Sungai disekitar lingkungan sekolah, seperti tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan dengan cara mengambil apabila menemukan sampah, mengolah sampah anorganik dengan mendaur ulang atau diproses menjadi ecobrik agar bermanfaat lagi. Hasil ecobrick ditata di taman depan halaman sekolah membentuk tulisan ꞶBSH3. Menumbuhkan nilai-nilai rasa tanggung jawab, perhatian terhadap lingkungan, empati, kejujuran, kedisiplinan, serta kemampuan bekerjasama.
creator: Amalia Rizkina
creator: Adetya Nor Rizkyka
rights: Copyright (c) 2026 Amalia Rizkina & Adetya Nor Rizkyka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 22
number: 1
starting page: 68
ending page: 74
doi: 10.57216/pah.v22i1.32

Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Melalui Pembentukan Peraturan Daerah
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mekanisme pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembentukan peraturan daerah di Indonesia, khususnya melalui peran harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap pembinaan dan pengawasan regulatif oleh pemerintah pusat serta partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai dasar hukum yang menjamin partisipasi publik dan pengarusutamaan HAM, dalam praktiknya masih ditemukan kekaburan norma dan lemahnya koordinasi antar-instansi. Harmonisasi yang dilakukan oleh Kemenkumham belum menjadi tahapan yang mengikat dalam proses legislasi daerah, sementara implementasi RANHAM di daerah mengalami kendala akibat keterbatasan anggaran, kapasitas kelembagaan, serta minimnya pengawasan yang substansial. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan perlunya penguatan regulasi dan sinergi kelembagaan untuk menjamin integrasi nilai HAM dalam seluruh proses pembentukan peraturan daerah agar responsif, partisipatif, dan adil.
creator: Winda Diastarina
creator: Erlina
rights: Copyright (c) 2026 Winda Diastarina, & Erlina https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 22
number: 1
starting page: 75
ending page: 88
doi: 10.57216/pah.v22i1.33

Ekosistem Pembentukan Motivasi
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi belajar sebagai produk ekosistem melalui tinjauan literatur integratif tentang peran guru keteladanan dan keterlibatan orang tua terhadap prestasi belajar siswa madrasah. Desain penelitian perpustakaan kualitatif digunakan, memanfaatkan analisis tematik untuk mensintesis literatur konseptual dan empiris. Temuan mengungkapkan bahwa keteladanan guru berfungsi sebagai sumber inspirasi yang membentuk nilai-nilai akademik dan aspirasi siswa melalui mekanisme identifikasi. Keterlibatan orang tua memberikan keamanan emosional dan struktur pendukung yang memfasilitasi internalisasi kebiasaan belajar. Interaksi antara faktor-faktor tersebut saling menguatkan, dimana konsistensi nilai antara madrasah dan rumah menciptakan koherensi normatif yang memungkinkan siswa memfokuskan energi psikologisnya pada pengembangan diri. Sinergi ekologis ini berkontribusi tidak hanya pada pencapaian kognitif yang terukur tetapi juga pada ketahanan akademik, keterampilan pengaturan diri, dan pembentukan karakter pembelajaran seumur hidup. Kajian tersebut menyiratkan bahwa kebijakan sekolah harus secara sistematis membangun jembatan komunikasi dengan keluarga, menyiapkan guru sebagai sosok teladan, dan mendidik orang tua tentang kehadiran bermakna dalam proses pembelajaran anak. Penelitian di masa depan disarankan untuk menguji model konseptual secara empiris, mengembangkan instrumen pengukuran, dan melakukan studi longitudinal yang menguji dinamika sinergi antar tahap perkembangan siswa.
creator: Didit Darmawan
creator: Nur Aniqa Pernaningtik
rights: Copyright (c) 2026 Didit Darmawan, & Nur Aniqa Pernaningtik https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-05
publication date: 2026-04-05
volume: 22
number: 1
starting page: 89
ending page: 112
doi: 10.57216/pah.v22i1.51

Integrasi Kurikulum Berbasis Cinta dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Assalam Martapura
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi kurikulum berbasis cinta dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MI Assalam Martapura. Kurikulum berbasis cinta merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan nilai kasih sayang, empati, dan hubungan humanis sebagai inti proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kurikulum berbasis cinta di MI Assalam Martapura dilakukan secara sistematis melalui perencanaan pembelajaran, proses interaksi di kelas, serta pembentukan budaya sekolah yang religius dan inklusif. Guru berperan sebagai fasilitator sekaligus teladan dalam menanamkan nilai kasih sayang, toleransi, dan kepedulian sosial. Implementasi ini berdampak pada peningkatan sikap religius siswa, hubungan sosial yang harmonis, serta menurunnya perilaku negatif di lingkungan sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kurikulum berbasis cinta efektif dalam memperkuat dimensi afektif dan spiritual dalam pembelajaran PAI. Pendekatan ini dapat menjadi model alternatif dalam pengembangan pendidikan Islam yang lebih humanis dan berorientasi pada pembentukan karakter.
creator: Latifah
creator: Hamdanah
creator: Normuslim
rights: Copyright (c) 2026 Latifah, Hamdanah, & Normuslim https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-08
publication date: 2026-04-08
volume: 22
number: 1
starting page: 113
ending page: 124
doi: 10.57216/pah.v22i1.53

Sistem Elektronik Sebagai Syarat Sahnya Alat Bukti Elektronik pada Perkara Pidana
type: item
description: Dengan disahkannya UU ITE, alat bukti elektronik telah diakui dalam proses hukum. Menurut Pasal 5 ayat (3) UU ITE, disebutkan pula bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan persyaratan undang-undang ini. Dengan melihat aturan UU ITE tentang sistem elektronik, jelaslah bahwa gagasan tentang sistem elektronik memainkan peran penting dalam menentukan jenis informasi dan dokumen yang dapat dianggap sebagai bukti elektronik. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai kedudukan sistem elektronik dalam menentukan keabsahan alat bukti elektronik pada perkara pidana. Permasalahan lainnya adalah mengenai kedudukan alat bukti elektronik yang tidak dihasilkan melalui sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU ITE yang berkaitan dengan sistem elektronik tidak jelas dan tidak terdefinisi. Terdapat ketidakjelasan dalam UU ITE mengenai sistem atau prosedur untuk mengimplementasikan kemampuannya dalam melindungi informasi dan dokumen elektronik dalam hal integritas, keamanan, keaslian, ketersediaan, dan aksesibilitasnya. Kemudian verifikasi keaslian dan kebenaran oleh digital forensik dapat mengangkat alat bukti elektronik yang tidak dibuat melalui Sistem Elektronik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi alat bukti elektronik yang sah.
creator: Riviera Jesica Manurung
rights: Copyright (c) 2026 Riviera Jesica Manurung https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-19
publication date: 2026-04-19
volume: 22
number: 1
starting page: 125
ending page: 130
doi: 10.57216/pah.v22i1.54

Problematika Pembuktian Unsur Kesalahan Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi serta menelaah kebijakan kriminal terkait pembuktian tersebut. Dalam praktiknya, pembuktian unsur kesalahan korporasi masih menghadapi kendala serius, terutama ketika tindak pidana korupsi dilakukan oleh individu-individu dalam lingkup kerja korporasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menarik perbuatan individu menjadi tanggung jawab korporasi. Selain itu, doktrin Business Judgment Rule, konsep ultra vires, serta ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menghapus unsur kerugian negara dalam investasi, berpotensi memberikan celah bagi direksi maupun korporasi untuk lolos dari jerat hukum. Di sisi lain, arah kebijakan pemberantasan korupsi saat ini lebih menekankan pada pengembalian kerugian negara daripada penghukuman pelaku. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengadopsi konsep strict liability dapat menjadi terobosan penting agar proses hukum lebih efektif dan pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan cepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah peraturan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi.
creator: Yudha Pratama
creator: Anang Sophan Tornado
rights: Copyright (c) 2026 Yudha Pratama, & Anang Sophan Tornado https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-19
publication date: 2026-04-19
volume: 22
number: 1
starting page: 131
ending page: 136
doi: 10.57216/pah.v22i1.55

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah oleh Pegawai Bank
type: item
description: Kebocoran data pribadi nasabah oleh pegawai bank merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi sekaligus mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal lembaga perbankan. Data yang seharusnya dijaga sering kali disalahgunakan dalam lingkup kerja sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi tidak lagi dipandang sebagai entitas pasif, melainkan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai secara struktural, baik karena pembiaran, kegagalan pencegahan, maupun tidak adanya sistem kontrol yang memadai. Penelitian ini menunjukkan dua hal utama. Pertama, berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bank sebagai Pengendali Data wajib menjaga keamanan data yang diproses. Apabila pegawai membocorkan data dalam lingkup kerja dan bank lalai mengawasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada bank maupun anak perusahaan seperti AXA Mandiri. Kedua, asas vicarious liability relevan diterapkan untuk menentukan kapan korporasi turut bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya. Jika pegawai bertindak dalam tugasnya dan terjadi kelalaian pengawasan, maka dapat dikenakan dual liability. Direksi dan komisaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban bila pelanggaran terjadi akibat lemahnya kebijakan perlindungan data.
creator: Dyta Artamevia Putri Larisya
creator: Ifrani
rights: Copyright (c) 2026 Dyta Artamevia Putri Larisya & Ifrani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-19
publication date: 2026-04-19
volume: 22
number: 1
starting page: 137
ending page: 142
doi: 10.57216/pah.v22i1.56

Perlindungan Hukum terhadap Hak Informed Consent Pasien Gangguan Jiwa dalam Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia
type: item
description: Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan PP Nomor 2 Tahun 2022 telah mengakui hak pasien gangguan jiwa untuk memperoleh informasi dan memberikan persetujuan, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak dilema hukum dan etika, terutama karena belum adanya instrumen standar untuk menilai kapasitas pengambilan keputusan pasien serta belum diterapkannya mekanisme supported decision-making sebagaimana dianjurkan oleh CRPD. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bagaimana pengaturan dan implementasi prinsip informed consent bagi pasien gangguan jiwa dalam sistem hukum dan praktik pelayanan kesehatan di Indonesia, serta bagaimana formulasi model perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak pasien gangguan jiwa dalam pemberian informed consent berdasarkan prinsip otonomi, kapasitas hukum, dan etika medis. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi informed consent pada pasien gangguan jiwa serta merumuskan model perlindungan hukum yang ideal, seimbang antara penghormatan otonomi pasien dan kebutuhan perawatan kesehatan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum kesehatan, serta manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan tenaga kesehatan dalam merumuskan regulasi maupun prosedur informed consent yang lebih komprehensif dan responsif terhadap hak pasien gangguan jiwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis, yaitu mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaturan hukum dan teori terkait informed consent pada pasien gangguan jiwa, sekaligus menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik klinis untuk merumuskan model perlindungan hukum yang lebih komprehensif.
creator: Muhammad Raqib
creator: H. Rudi Indrawan
rights: Copyright (c) 2026 Muhammad Raqib & H. Rudi Indrawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-19
publication date: 2026-04-19
volume: 22
number: 1
starting page: 143
ending page: 150
doi: 10.57216/pah.v22i1.57

Analisis Hukum Kewenangan BIN pada Penanganan Covid-19
type: item
description: Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan warga negara dan stabilitas nasional Indonesia. Salah satu fenomena penting adalah keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) secara aktif dalam penanganan pandemi, mulai dari pelacakan, sterilisasi, vaksinasi, hingga edukasi masyarakat. Keterlibatan ini menimbulkan perdebatan hukum karena BIN dianggap tidak memiliki mandat eksekutif dalam penanggulangan wabah, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum kewenangan BIN dalam penanganan pandemi Covid-19 serta meninjau keterlibatan tersebut melalui perspektif teori hukum tata negara darurat (HTND) dan teori kewenangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif deskriptif. Kajian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Keputusan Presiden No. 7 dan No. 9 Tahun 2020, Pasal 12 UUD 1945, serta UU No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya), pendekatan konseptual (teori HTND dan teori kewenangan: atribusi, delegasi, mandat), serta pendekatan komparatif dengan meninjau keterlibatan lembaga intelijen di negara lain. Data sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, dan berita resmi digunakan untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BIN dalam penanganan pandemi didasarkan pada mandat Presiden dan atribusi undang-undang, serta dapat dibenarkan melalui prinsip HTND sebagai bentuk pengecualian hukum demi keselamatan rakyat (salus populi suprema lex esto).
creator: Nicko Yamal
creator: Hadin Muhjad
rights: Copyright (c) 2026 Nicko Yamal & Hadin Muhjad https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-19
publication date: 2026-04-19
volume: 22
number: 1
starting page: 151
ending page: 157
doi: 10.57216/pah.v22i1.58

Systematic Literature Review: Internalisasi Falsafah Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi terhadap Etika Akademik di Sekolah Dasar
type: item
description: Etika akademik dalam pendidikan dasar menghadapi tantangan yang signifikan, dengan 35% sekolah dasar di 85 negara tidak memiliki kebijakan integritas akademik yang jelas. Tinjauan pustaka sistematis ini menyelidiki internalisasi nilai-nilai filosofis Bugis (Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge) dalam memperkuat etika akademik di sekolah dasar. Dengan menggunakan metodologi PRISMA, 213 artikel diidentifikasi melalui Google Scholar dan Publish or Perish 8 (2021-2025). Setelah penyaringan yang ketat, hanya 5 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Tinjauan ini membahas empat pertanyaan penelitian mengenai proses internalisasi, nilai-nilai yang relevan, strategi implementasi, dan faktor pendukung. Temuan mengungkapkan lima pendekatan internalisasi: media budaya-teknologi inovatif (komik AR La Galigo), pendidikan tiga pusat (keluarga-sekolah-masyarakat), teladan guru humanistik, pembiasaan budaya sekolah, dan etnopedagogi kontekstual. Sipakatau menumbuhkan empati dan rasa hormat; Sipakalebbi membangun integritas dan kesopanan; Sipakainge mendorong kejujuran intelektual dan tanggung jawab moral, didukung oleh nilai-nilai pelengkap (lempu', getteng, reso, siri', mapaccing). Strategi implementasi meliputi integrasi kurikulum-P5, pemodelan guru, habituasi positif, etnopedagogi, dan media inovatif. Faktor pendukung mencakup komitmen guru-kepala sekolah, dukungan Kurikulum Merdeka, keterlibatan keluarga-masyarakat, dan konteks budaya lokal yang hidup.
creator: Nurul Rahmawati
creator: Oktaviani Adhi Suciptaningsih
creator: Imam Suyitno
creator: Ade Eka Anggraini
creator: Shirly Rizki Kusumaningrum
rights: Copyright (c) 2026 Nurul Rahmawati, Oktaviani Adhi Suciptaningsih, Imam Suyitno, Ade Eka Anggraini, & Shirly Rizki Kusumaningrum https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-19
publication date: 2026-04-19
volume: 22
number: 1
starting page: 158
ending page: 170
doi: 10.57216/pah.v22i1.59

Dampak Kebijakan Full Day School terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Va di Sekolah Dasar
type: item
description: Sekolah Dasar adalah salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan mendalam yang dilaksanakan di sekolah dengan cara memberikan tambahan jam pelajaran sehingga waktu anak lebih banyak dilakukan di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan Full Day School terhadap prestasi belajar siswa kelas V di SD Inpres 8 Mamboro. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017, yang mengatur pembelajaran selama delapan jam sehari atau 40 jam seminggu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Full Day School di SD Inpres 8 Mamboro berjalan efektif, guru mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif, meningkatkan keterlibatan siswa, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Waktu belajar yang lebih panjang memungkinkan pendalaman materi, meningkatkan kepercayaan diri siswa, dan mempererat hubungan antara siswa dan guru. Nilai raport siswa menunjukkan peningkatan pada sebagian besar mata pelajaran, meskipun ada tantangan seperti kelelahan dan pengelolaan waktu. Kesimpulannya, kebijakan Full Day School memberikan dampak positif terhadap prestasi belajar siswa, meskipun optimalisasi media pembelajaran dan penanganan kelelahan siswa perlu men-jadi perhatian untuk meningkatkan efektivitas implementasinya.
creator: Muhammad Aqil
creator: Nur Hijrah
creator: Yun Ratna Lagandesa
creator: Kadek Hariana
creator: Muhammad Fasli
rights: Copyright (c) 2026 Muhammad Aqil, Nur Hijrah, Yun Ratna Lagandesa, Kadek Hariana, & Muhammad Fasli https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-22
publication date: 2026-04-22
volume: 22
number: 1
starting page: 171
ending page: 176
doi: 10.57216/pah.v22i1.62

Keamanan Sistem Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Ditinjau dari Hukum Acara Perdata
type: item
description: Tujuan penelitian ini yang berjudul Keamanan Sistem Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata. adapun jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Pertama, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara keseluruhan telah menyediakan dasar hukum yang cukup baik untuk mendukung modernisasi dalam pelaksanaan sistem e-court di Indonesia. Aturan-aturan ini berhasil membangun struktur yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses peradilan, khususnya dalam hukum perdata. Namun pada efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tidak meratanya infrastruktur, sumber daya manusia dalam penerapan disejumlah pengadilan dan kurangnya pelatihan maupun sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan teknis para pengguna sistem. Dalam perspektif perlindungan data, sistem e-litigasi telah mengambil langkah-langkah keamanan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), namun mengenai kebocoran data, serangan siber hingga manipulasi data masih menjadi ancaman serius. Kata kunci: Keamanan Sistem; Persidangan Elektronik; E-litigasi; Hukum Acara Perdata
creator: Elvana Endarwati
creator: Anang Sophan Tornado
rights: Copyright (c) 2026 Elvana Endarwati & Anang Sophan Tornado https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-30
publication date: 2026-04-30
volume: 22
number: 1
starting page: 177
ending page: 182
doi: 10.57216/pah.v22i1.65

Kedudukan Hasil Akuntansi Forensik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
type: item
description: Dalam upaya mengungkap dan membuktikan tindak pidana ini, hasil akuntansi forensik memainkan peran krusial. Pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dilepaskan dari peran alat bukti yang kuat, salah satunya adalah hasil akuntansi forensik. Oleh karena itu, hasil akuntansi forensik diharapkan mampu memberikan bukti yang kuat dan objektif dalam proses peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, kendati pentingnya peran hasil akuntansi forensik, masih terdapat berbagai tantangan dalam penggunaannya sebagai alat bukti di pengadilan. Kajian mengenai kedudukan hasil akuntansi forensik sebagai alat bukti ini menjadi krusial untuk menjawab tantangan yang ada, sekaligus untuk mendukung penguatan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas kejahatan keuangan di era modern. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil akuntansi forensik memiliki kedudukan hukum yang signifikan dalam sistem pembuktian perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai alat investigasi keuangan, akuntansi forensik memberikan data yang valid dan terstruktur untuk mengungkap aliran dana yang mencurigakan, pola transaksi tidak wajar, serta keterlibatan berbagai pihak dalam kejahatan keuangan. Dan hasil akuntansi forensik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam proses peradilan tindak pidana pencucian uang, karena mampu memberikan analisis objektif, sistematis, dan berbasis data atas transaksi keuangan yang kompleks dan tersembunyi. Kata kunci: akutansi forensik; alat bukti; tindak pidana pencucian uang
creator: Dewi Sepriani
creator: Ahmad Syaufi
rights: Copyright (c) 2026 Dewi Sepriani & Ahmad Syaufi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-30
publication date: 2026-04-30
volume: 22
number: 1
starting page: 183
ending page: 188
doi: 10.57216/pah.v22i1.66

Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
type: item
description: Akta Pencatatan Sipil, seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian merupakan dokumen hukum penting yang menentukan status hukum keperdataan seseorang. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembatalan akta dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, ketentuan ini tidak menyebut secara eksplisit pengadilan mana yang berwenang, sehingga menimbulkan kekaburan hukum dan praktik dualisme antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dikaji secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan kewenangan dan implikasi yuridisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pencatatan sipil memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena dikeluarkan oleh pejabat administratif yang berwenang dan menimbulkan akibat hukum individual. Oleh karena itu, PTUN merupakan forum yang paling tepat untuk mengadili perkara pembatalan akta tersebut. Ketidakjelasan norma dalam undang-undang telah menyebabkan ketidakteraturan praktik peradilan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan revisi undang-undang dan penerbitan pedoman Mahkamah Agung untuk menjamin keseragaman praktik dan perlindungan hukum bagi masyarakat Kata kunci: kewenangan pengadilan; akta pencatatan sipil; pembatalan; kepastian hukum
creator: Silvia Kumalasari
creator: Rahmida Erliyani
rights: Copyright (c) 2026 Silvia Kumalasari & Rahmida Erliyani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-30
publication date: 2026-04-30
volume: 22
number: 1
starting page: 189
ending page: 196
doi: 10.57216/pah.v22i1.67

Kedudukan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
type: item
description: Penelitian ini mengkaji kedudukan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai salah satu instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana yang kompleks dan terorganisir. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan akan bukti yang sah menurut KUHAP, di mana saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan keterangan signifikan untuk membongkar kejahatan besar. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu kriteria penetapan seseorang sebagai Justice Collaborator serta mekanisme pemberian penghargaan atas kesaksiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus aktual seperti perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Justice Collaborator telah diakui secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapan, khususnya terkait penghargaan dan perlindungan hukum. Penetapan Justice Collaborator harus mempertimbangkan peran pelaku bukan sebagai aktor utama, melainkan pihak yang membantu mengungkap tindak pidana. Adapun penghargaan berupa keringanan pidana atau hak narapidana lain masih bergantung pada rekomendasi LPSK, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Kata kunci: Justice Collaborator; Sistem Peradilan Pidana; Kepastian Hukum
creator: Neneng Emelia Fatimah
creator: Rahmida Erliyani
rights: Copyright (c) 2026 Neneng Emelia Fatimah & Rahmida Erliyani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-30
publication date: 2026-04-30
volume: 22
number: 1
starting page: 197
ending page: 204
doi: 10.57216/pah.v22i1.68

Implikasi Hukum Kepada Terdakwa Yang Diputus Bebas
type: item
description: Implikasi hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas, khususnya terkait hak untuk memperoleh ganti kerugian dari negara berdasarkan Pasal 95 KUHAP. Secara normatif, terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah berhak mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Namun dalam praktik, pelaksanaan hak ini belum berjalan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada kurangnya pemahaman hukum dari terdakwa, lemahnya implementasi peraturan, tidak tersedianya standar nilai ganti rugi yang baku, serta terbatasnya anggaran negara untuk membayar kompensasi. Selain itu, prosedur yang kompleks dan minimnya peran aktif aparat penegak hukum dalam memberikan informasi turut menghambat pemulihan hak terdakwa. Meskipun ada beberapa putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan ganti kerugian, realisasinya di lapangan masih belum optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan aplikatif, termasuk penyederhanaan prosedur, penetapan standar kompensasi, penguatan lembaga pengawas, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Reformulasi ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, mewujudkan keadilan substantif, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.. Kata kunci: Terdakwa Diputus Bebas; Ganti Kerugian; Reformulasi Hukum
creator: Hermawan Budi Santoso
creator: Mispansyah
rights: Copyright (c) 2026 Hermawan Budi Santoso & Mispansyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-30
publication date: 2026-04-30
volume: 22
number: 1
starting page: 205
ending page: 211
doi: 10.57216/pah.v22i1.69

Analisis Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2025
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat dan persebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara. Data yang dianalisis meliputi jumlah penduduk dan luas wilayah setiap kecamatan, kemudian dihitung menggunakan rumus kepadatan penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara mencapai 408.749 jiwa dengan luas wilayah 3.545,80 km². Kecamatan Kualuh Selatan memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 199,90 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Aek Natas memiliki kepadatan terendah sebesar 60,08 jiwa/km². Berdasarkan klasifikasi tingkat kepadatan, terdapat dua kecamatan berkategori tinggi, empat kecamatan berkategori sedang, dan dua kecamatan berkategori rendah. Persebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara menunjukkan pola yang tidak merata, yang dipengaruhi oleh luas wilayah, perkembangan ekonomi, fasilitas publik, dan aksesibilitas wilayah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan wilayah yang lebih merata.
creator: Sahala Fransiskus Marbun
creator: Mahara Sintong
creator: Dewi Wulandari
creator: Manna Sari Daulay
creator: Indah Kurnia
creator: Nurhalifa
creator: Adelina Lumbantobing
creator: Chalina Simnanullang
rights: Copyright (c) 2026 Sahala Fransiskus Marbun, Mahara Sintong, Dewi Wulandari, Manna Sari Daulay, Indah Kurnia, Akila Nurhalifa, Adelina Lumbantobing, &Chalina Simnanullang https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-30
publication date: 2026-04-30
volume: 22
number: 1
starting page: 212
ending page: 220
doi: 10.57216/pah.v22i1.64