Kinerja Aparatur Kelurahan Di Wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara Dalam Pelayanan Publik
DOI:
https://doi.org/10.57216/pah.v20i1.754Kata Kunci:
pegawai, kinerja, pelayanan publikAbstrak
Pelayanan publik merupakan bentuk tanggungjawab suatu negara kepada warganya yang mana secara implisit adalah kemampuan dari birokrasi sendiri sebagai abdi masyarakat yang mempunyai legitimasi kekuasaan untuk mengatur masyarakatnya secara adil dan bijaksana. Untuk memberikan layanan yang prima oleh birokrasi pemerintah, tentunya salah satu indikator yang penting untuk dibangun adalah membentuk kinerja organisasi pemerintah yang mampu memberikan pelayanan prima sehingga publik merasa terlayani dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur kelurahan di wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dalam pelayanan publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah policy research dengan tipe deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mennjukkan bahwa dimensi kualitas kerja pelayanan belum optimal yang menyangkut penguasaan keahlian dan keterampilan bidang pekerjan bagi aparatur. Secara representatif pada dimensi pengetahuan ada kecenderungan seperti program sosial masih belum tepat sasaran. Secara representatif pada dimensi pengetahuan ada kecenderungan seperti program sosial masih belum tepat sasaran. Realibilitas dimensi kehandalan tentang disiplin kerja aparatur, kepastian pelayanan hak dan kewajiban serta kondisi menyangkut kenyamanan pelayanan perlu evaluasi kembali. Pelaksanaan pada dimensi kehadiran dan kerjasama intensitasnya masih kurang baik secara internal pihak kelurahan dan warga masyarakat.
Referensi
Abdul Wahab, Solichin, (1997). Masa Depan Otonomi Daerah. Edisi Satu, SIC
Bappenas.(2004). Pencabutan Subsidi BBM dan Kesejahteraan Nelayan. http://www.goegle.go.id (September, 2023).
Bernadin dan Russel, (2003). Aparatur Negara, Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta.
Barata, Atep Adya.(2003). Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
David , Osborne, R. and Ted, Gaebler, (1997). The Generative Learning Model and Its Implication For Science Education, Studies in Science Education.
Dunn, W.N, (1994). Public Policy Analysis, An Introduction. Second Edition, New Jersey, Prentice Hall.
Enceng, Liestyodono BI, Purwaningdyah MW. (2008). Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Vol. 2 Juni 2008
Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Organisasi Birokrasi Publik.
Hadiningrat, (1998) Globalisasi dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Governance. Jurnal Administrasi Negara, Universitas Brawijaya.
Irawan, Prasetyo, (2000). Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: PT. Revika Aditama.
Islamy, M. Irfan, (1992). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Jaenuri.(2001).Manajemen Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik, Cetakan 1, Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia
Kementrian PAN Kebijakan dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Demokrasi dan HAM, The Habibie Center, Volume 5 Nomor 3 tahun 2006.
Kunci, K. (2019). Kualitas pelayanan publik. 1 (1), 9–18
Kristiadi, (1997). Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, (2005). Evaluasi Kinerja SDM. Bandung PT. Revika Aditama.
Mas’oed, Mochtar, (2003). Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Moenir, A.S., (2002). Manajemen Pelayanan Umum. Bandung: Bumi Aksara
Moleong, Lexy J, (2000). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Nancy, Yonada, (2023). Apa yang Dimaksud Pelayanan Prima Menurut Ahli dan Tujuannya. Artikel Pelayanan Prima.
Nugroho, D. Riant, (2003). Kebijakan Publik Formulasi : Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
Purba, Kristiana. (2015). Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik (suatu Studi di Desa Pinabetengan Selatan Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa)
Sugiyono, (2006). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
Trisaksono (1999). Kebijakan Kinerja Pelayanan Publik: Membangun. BPFE, Yogyakarta.
Thoha, Miftah, (2003). Persfektif Perilaku Birokrasi.Jakarta: Rajawali Perss
Tim STPDN, (2002). Kinerja Legislatif Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Makalah disampaikan pada Orientasi Tugas dan Fungsi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Wahab, A, Solichin, (2001). Globalisasi dan Pelayanan publik Dalam Perspektif Teori Governance. Jurnal Administrasi Negara, Universitas Brawijaya
Wuri, Rendra Risto. (2017). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)
Yusribau, M. (2014). Costumer Satisfaction Index. 1(2), 22–32.
http://www. ombudsman-asahan.Pelayanan Umum Berkualitas Hak Setiap Masyarakat (17 Desember 2023)
http://www.Berita8.com”Berita lintas kota (17-04-2009)
http:/Ttriatmojo.wordpress.com/2007/01/15/organisasi-dan-sistem-Birokrasi-pelayanan-publik
https://tirto.id/apa-yang-dimaksud-pelayanan-prima-menurut-ahli-dan-tujuannya-gNX8
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Helmi Sarlianna Sitindaon
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.